File Dokumen Sekolah: Madrasah

Showing posts with label Madrasah. Show all posts

Sunday, 18 March 2018

Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah

Berikut ini adalah berkas Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah. Download file format .docx Microsoft Word dan .xlsx Microsoft Excel.

Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah

Download Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Contoh Proposal Permohonan Dana Rehab Gedung Sekolah Madrasah

Download File:

Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah.docx
Contoh RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah.xlsx

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Proposal Permohonan Dana dan RAB Rehab Gedung Sekolah Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.

Sunday, 11 March 2018

Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

Berikut ini adalah berkas Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah (MI, MTs, MA, MAK). Download file format .cdr Corel Draw, Gambar .png dan format PDF.

Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

Pada Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah ini antara lain berisi Nama Madrasah, NPSN dan NSM, Alamat, NPWP, Status Madrasah, Waktu Belajar, Nomor SK Pendirian dan Tanggal SK, Tahun Berdiri, Status Akreditasi dan Tanggal Akreditasi Penyelenggara, Nomor SK Menkumham, Lokasi Madrasah ke Kecamatan dan Kabupaten, Status Bangunan Madrasah, Visi Madrasah, Misi Madrasah, Tujuan Madrasah dan lain-lain.

Download Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah

Download File:

Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Sekolah Madrasah.cdr
Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Sekolah Madrasah.pdf
Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Sekolah Madrasah.png

Sumber/Referensi:
https://ayomadrasah.blogspot.co.id/2018/03/papan-data-profil-visi-misi-sekolah.html

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Papan Data Profil Visi Misi dan Tujuan Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.

Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Administrasi di bawah ini.

RSS Feed Widget

Thursday, 1 March 2018

Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK

Berikut ini adalah berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK. Download file PDF.

Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

Berikut ini kutipan teks keterangan dari isi berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019:

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun 2018 ini telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018.

Tujuan

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 bertujuan untuk:

menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orang tua siswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di madrasah.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini meliputi tata cara penerimaan pada:

Raudlatul Athfal;
Madrasah Ibtidaiyah;
Madrasah Tsanawiyah;
Madrasah Aliyah; dan
Madrasah Aliyah Kejuruan;

Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

Ketentuan Umum:

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA dan Madrasah dilaksanakan secara daring atau secara luring.
RA dan Madrasah melaksanakan PPDB pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli setiap tahun. Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Madrasah Negeri) atau Madrasah Unggulan akan melaksanakan PPDB lebih cepat dari jadwal di atas, madrasah dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait dengan: a. persyaratan; b. sistem seleksi; c. daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman madrasah maupun media lainnya (website resmi madrasah, website Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan website Kanwil Kemenag Provinsi).
Khusus Penerimaan Peserta Didik Baru pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia dan Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan (MAN PK) dilaksanakan secara daring dan dilaksanakan secara nasional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Persyaratan:

Raudhatul Athfal; Persyaratan penerimaan calon peserta didik baru pada RA adalah sebagai berikut: a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B (dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang).
Madrasah Ibtidaiyah (MI); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI adalah: a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan; dan b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan. c. calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dapat diterima yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh guru Sekolah/Madrasah.
Madrasah Tsanawiyah (MTs); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MTs yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan faktor usia. c. Khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; b. memiliki ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat; dan c. memiliki SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Untuk siswa MTs selain SHUN harus juga memiliki SHUAMBN. Bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar negeri dapat dikecualikan dari persyaratan kepemilikan SHUN/SHUAMBN, apabila satuan pendidikan luar negeri tersebut tidak menerbitkan hasil ujian nasional. Begitu juga bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima pada MA/MAK yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif tanpa harus mempertimbangkan persyaratan usia dan kepemilikan SHUN/SHUAMBN. d. khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tata Cara Seleksi:

Tata cara seleksi di bawah ini berlaku untuk semua madrasah terutama madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan sistem seleksi lain yang ditetapkan melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik atau tes lainnya.

Raudhatul Athfal; Seleksi calon peserta didik baru pada RA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan: a. usia; dan b. jarak tempat tinggal ke Raudhatul Athfal.
Madrasah Ibtidaiyah; Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. jarak tempat tinggal ke Madrasah; dan c. hasil tes kematangan psikologis (jika diperlukan). Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) MI tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Namun, MI dapat mempertimbangkan seleksi berdasarkan hasil tes kematangan psikologis peserta didik, apabila daya tampung terbatas.
Madrasah Tsanawiyah; Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) MTs mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. nilai hasil ujian MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MI/SD keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya; c. prestasi di bidang akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya; e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam persyaratan di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan; Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) MA dan MAK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. usia; b. SHUN MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat. Dalam hal seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan sebelum nilai hasil ujian MTs/SMP/Program Paket B/Program Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho keluar, seleksi dapat didasarkan pada hasil tes potensi belajar dan/atau tes akademik sejenisnya; c. prestasi di bidang akademik dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada KSM, OSK, OSP, OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau luar negeri; dan d. prestasi di bidang non-akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu pada AKSIOMA atau ajang kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaam, Pemerintah Daerah, dan lembaga profesional lainnya.e. persyaratan usia dan memiliki SHUN dan SHUAMBN sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Kebijakan Afirmatif

Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria sebagai berikut:

mempunyai prestasi akademik dan non-akademik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Madrasah berdasarkan hasil evaluasi Madrasah bersama dengan Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Setiap Provinsi harus tersedia paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri pada semua jenjang (MIN, MTsN, dan MAN) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Daftar Ulang

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Madrasah yang bersangkutan.
Pendaftaran ulang dilakukan oleh RA dan Madrasah untuk memastikan status peserta didik lama pada Madrasah yang bersangkutan.

Pembiayaan

Pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang pada madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik;
Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada anggaran BOS sebagaimana tercantum dalam anggara DIPA pada tahun anggaran berjalan.

Download Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019

Download File:

Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2018-2019. Semoga bisa bermanfaat.

Tuesday, 27 February 2018

Papan Bank Data Administrasi Kelas untuk Madrasah

Berikut ini adalah berkas contoh Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah. Download file format .cdr CorelDraw.

Papan Data Administrasi Kelas

Papan Bank Data Kelas

Papan Bank Data dan Administrasi Kelas untuk Madrasah

Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah ini berisi antara lain:
Model 1:

Data Keadaan Berdasarkan Usia Siswa
Mutasi Siswa
Jadwal Pelajaran
Grafik Daya Serap
Daftar Peringkat 10 Besar
Grafik Absensi Siswa
Daftar Piket
Absensi Harian
Struktur Organisasi Kelas
Rekap Pendidikan Orangtua
Rekap Pekerjaan Orangtua

Model 2:

Identitas Siswa di Kelas
Jadwal Pelajaran
Daftar Inventaris Barang
Tata Tertib Siswa
Denah Tempat Duduk
Absensi Siswa Harian
Daftar Piket Kelas
Susunan Organisasi Kelas
Rekap Pendidikan Orangtua
Rekap Pekerjaan Orangtua

Download Papan Bank Data dan Administrasi Kelas untuk Madrasah

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah

Download File:

Contoh Papan Bank Data Kelas.cdr
Contoh Papan Data Administrasi Kelas.cdr

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Papan Bank dan Data Administrasi Kelas untuk Madrasah. Semoga bisa bermanfaat.

Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Administrasi di bawah ini.

RSS Feed Widget

Saturday, 24 February 2018

Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA

Berikut ini adalah berkas Juknis BOS Madrasah Tahun 2018 MI MTs MA. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Download file format PDF.

Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA

Petunjuk Teknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Tahun Anggaran 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018:

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
Madrasah Aliyah : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun

Pada Tahun Anggaran 2018, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2018, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 dan semester 1 tahun pelajaran 2018/2019.

Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap semester), berdasarkan pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker Madrasah. Namun untuk MIN yang anggarannya terletak pada DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota pencairannya dilakukan oleh Satker Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Madrasah Penerima BOS:

Semua madrasah negeri dan madrasah swasta yang telah mendapatkan izin operasional dapat menerima program BOS; bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut;
Semua madrasah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya operasional;
Seluruh madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
Madrasah melalui komite madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh madrasah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
Kanwil Kementerian Agama harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
Kanwil Kementerian Agama dapat membatalkan sumbangan/pungutan yang dilakukan oleh madrasah apabila madrasah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

Download Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Tahun Anggaran 2018

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Juknis BOS Kemenag Madrasah Tahun 2018

Download File:

Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018.pdf
Lampiran - Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018 (Format Formulir BOS Madrasah dan Kelengkapan Administrasi Lainnya).docx

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Semoga bisa bermanfaat.

Friday, 16 February 2018

Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018

Berikut ini adalah berkas Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018. Download file format PDF. Pada Panduan Simpatika Versi 2.0 yang dirilis tanggal 31-01-2018 ini ada penambahan panduan untuk fitur diantaranya Cetak ulang SKBK tahun lalu, Pembatalan penerbitan/persetujuan Verval NRG, Seleksi Sertifikasi Guru.

Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018:

Langkah - Langkah / Panduan Prosedur Dasar di SIMPATIKA

Berikut Langkah-Langkah / Panduan Prosedur Dasar di SIMPATIKA, klik pada daftar untuk menuju ke halaman yang diinginkan :

Madrasah mengajukan Akun Institusi Madrasah baru dengan mengunduh Formulir Pe ngajuan Akun Madrasah Baru dan menyerahka n formulir tersebut ke Kantor Kemenag Kota/Kab setempat.
Kemudian Admin Kemenag Kota/Kab Menambahkan Akun Madrasah Baru.
Selanjutnya, Admin Kanwil Provinsi menyetujui Akun Madrasah Baru.
Setelah diterbitkan akun Madrasah baru, Admin Institusi Madrasah melakukan Aktivasi Akun Madrasah Baru.
Untuk Kelola Akun Institusi Madrasah, lakukan Penambahan Akun Admin/Operator Madrasah.
Jika suatu saat Anda lupa/tidak dapat login akun institusi Madrasah, lakukan Reset Password Akun Institusi Madrasah melalui Admin Kemenag Kota/Kab.
Untuk GTK Baru, lakukan Entri Formulir A05 Untuk Re gistrasi GTK Baru.
Selanjutnya, Admin/Operator Madrasah melakukan Registrasi GTK Baru Lv1/ Verval GTK Lv 1.
Setelah GTK memperoleh Surat Aktivasi Akun GTK (PegID) / form S02c. GTK melakukan Aktivasi Akun Dan Pe ngisian Data GTK Baru.
Setelah GTK Baru melakukan Aktivasi Akun dan Pengisian Data GTK, lanjutkan dengan melakukan Registrasi GTK Baru Level 2 oleh Admin Madrasah (VerVal GTK Lv 2).
Selanjutnya, GTK wajib menyerahkan Pakta Integritas ke Kantor Kemenag Kota/Kab setempat agar PegID menjadi AKTIF untuk periode berjalan atau Persetujuan Pakta Integritas GTK Oleh Admin Ke me nag Kota/Kab.
Sebagai bukti keaktifan NUPTK/PegID (GTK Aktif bintang 4), setiap GTK akan diberikan Kartu Identitas yang masa berlaku aktifnya setiap semester mulai Tahun Ajaran 2014/2015. Lakukan prosedut Ce tak Kartu Digital GTK/NUPTK sebagai tanda aktif GTK.

Download Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018

Download File:

Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018.pdf

Login Simpatika: http://simpatika.kemenag.go.id

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Panduan Simpatika Kemenag Versi 2.0 Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Administrasi di bawah ini.

RSS Feed Widget

Tuesday, 13 February 2018

POS UAMBN Tahun 2018

Berikut ini adalah berkas POS UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 181 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2017/2018. Download file format PDF.

POS UAMBN Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas POS UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 181 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2017/2018:

Latar Belakang

Untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), perlu dilakukan penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir satuan pendidikan melalui Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN). UAMBN Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Tahun Pelajaran 2017/2018 diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang UAMBN bagi pihak-pihak terkait, perlu disusun suatu pedoman yang memuat prinsip-prinsip umum penyelenggaraannya.

Tujuan dan Fungsi UAMBN

UAMBN bertujuan mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pada satuan pendidikan, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional.

UAMBN berfungsi sebagai:

Bahan pertimbangan dalam penentuan pemetaan mutu madrasah,
Umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran pada MTs dan MA/MAK;
Alat pengendali mutu pendidikan;
Pendorong peningkatan mutu pendidikan pada MTs dan MA/MAK;
Tidak sebagai penentu kelulusan.

Pengertian

Dalam Prosedur Operasional Standar (POS) ini yang dimaksud dengan:

Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA).
Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut UAMBN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan MTs, MA secara nasional meliputi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.
Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut UAMBN-BK adalah ujian yang menggunakan komputer sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya.
Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Kertas dan Pensil yang selanjutnya disebut UAMBN-KP adalah ujian yang menggunakan naskah soal dan lembar jawaban berbasis kertas dan menggunakan pensil.
Tim Teknis UAMBN-BK adalah petugas di provinsi dan kabupaten/kota yang diberi kewenangan sebagai koordinator teknis dalam melakukan verifikasi madrasah sebagai pelaksana UAMBN-BK.
Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UAMBN-BK di ruang ujian.
Teknisi adalah petugas pengelola laboratorium komputer di madrasah yang melaksanakan UAMBN-BK.
Pengawas Ujian adalah guru yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan UAMBN-BK atau UAMBN-KP di ruang ujian.
UAMBN Susulan adalah ujian akhir madrasah berstandar nasional yang diselenggarakan untuk peserta didik yang berhalangan mengikuti UAMBN Utama karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh madrasah Pelaksana UAMBN dan disertai bukti yang sah.
Nilai Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UAMBN adalah nilai murni yang diperoleh peserta didik pada UAMBN.
Kisi-kisi soal UAMBN adalah acuan dalam pengembangan dan pembuatan soal UAMBN yang disusun berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Bahan UAMBN adalah naskah soal, lembar jawaban UAMBN, berita acara, daftar hadir, amplop, tata tertib, dan pakta integritas pengawas.
Lembar Jawaban UAMBN-KP yang selanjutnya disebut LJUAMBN-KP adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UAMBN-KP.
Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUAMBN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UAMBN.
Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UAMBN yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam .

Hak dan Kewajiban Peserta UAMBN

Hak peserta UAMBN:

Setiap peserta didik kelas IX MTs dan XII MA/MAK berhak mengikuti UAMBN.
Setiap peserta UAMBN berhak mendapatkan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) yang memuat mata pelajaran yang ditempuh dalam ujian dan nilai capaiannya.
Peserta UAMBN karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBN utama berhak mengikuti UAMBN susulan.

Kewajiban Peserta UAMBN:

Setiap peserta ujian wajib mengikuti UAMBN satu kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengukuran capaian standar kompetensi lulusan.
Setiap peserta ujian wajib mematuhi tata tertib UAMBN.

Persyaratan Peserta UAMBN

Peserta didik terdaftar pada MTs, MA/MAK;
Berada pada tahun terakhir pada MTs, MA/MAK;
Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 (ganjil) tahun pertama sampai dengan semester 1 (ganjil) tahun terakhir;

Pendaftaran Peserta UAMBN

Madrasah pelaksana UAMBN melakukan pendataan calon peserta.
Madrasah pelaksana UAMBN mengirimkan data calon peserta ke Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota.
Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan data calon peserta UAMBN ke panitia UAMBN tingkat provinsi.
Panitia UAMBN Tingkat Provinsi mengoordinasikan pendataan calon peserta dan mengirimkan ke panitia tingkat pusat.
Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan daftar nominasi sementara (DNS) ke madrasah.
Madrasah melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota.
Panitia UAMBN Tingkat Provinsi melakukan: a. Pemutakhiran data; b. Pencetakan daftar nominasi tetap (DNT) berdasarkan Biosistem UN; c. Penetapan nomor peserta UAMBN (nomor peserta UAMBN sama dengan nomor peserta UN); d. Pengiriman DNT peserta UAMBN ke Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya diteruskan ke Panitia UAMBN Tingkat Madrasah;
Kepala madrasah penyelenggara UAMBN menerbitkan, menandatangani, dan membubuhkan stempel madrasah pada kartu peserta UAMBN yang telah ditempel pasfoto peserta.

Mata Pelajaran Yang Diujikan

Mata pelajaran yang diujikan pada tingkat MTs adalah Al-Qur’an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab;
Mata pelajaran yang diujikan pada tingkat MA sebagai berikut; a. MA peminatan MIPA, IPS, Bahasa adalah Al-Qur’an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab; b. MA peminatan Keagamaan adalah Al-Qur’an-Hadis, Akhlak, Ilmu kalam, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab;

Penyiapan Bahan Ujian

Bahan ujian disusun dengan mengacu pada KMA Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah;
Penyiapan bahan ujian mencakup (1) penyusunan kisi-kisi (2) penulisan naskah soal, penelaahan naskah soal, perakitan naskah soal, dan (3) penyiapan master copy naskah soal;
Perangkat naskah soal ujian terdiri atas : (1) naskah soal, (2) kunci jawaban (3) Lembar Jawaban UAMBN (LJUAMBN) dan (4) blangko daftar hadir peserta, berita acara dan amplop naskah soal;
Naskah soal terdiri atas naskah soal ujian utama dan ujian susulan;
Penyiapan perangkat kisi-kisi dan naskah soal dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
Kemenag Kabupaten/Kota u.p. Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi u.p. Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam untuk menggandakan, dan mendistribusikan naskah soal.
Jumlah butir soal dan alokasi waktu UAMBN sebagai berikut: a. Mata Pelajaran: Al-Qur’an-Hadis Jumlah Butir Soal: 50 PG Alokasi Waktu: 90 menit Keterangan Jenjang/Peminatan: MTs, MA (IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan); b. Mata Pelajaran: Fikih Jumlah Butir Soal: 50 PG Alokasi Waktu: 90 menit Keterangan Jenjang/Peminatan: MTs, MA (IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan); c. Mata Pelajaran: Akidah-Akhlak Jumlah Butir Soal: 50 PG Alokasi Waktu: 90 menit Keterangan Jenjang/Peminatan: MTs, MA (IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan); d. Mata Pelajaran: Sejarah Kebudayaan Islam Jumlah Butir Soal: 50 PG Alokasi Waktu: 90 menit Keterangan Jenjang/Peminatan: MTs, MA (IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan); e. Mata Pelajaran: Bahasa Arab Jumlah Butir Soal: 50 PG Alokasi Waktu: 90 menit Keterangan Jenjang/Peminatan: MTs, MA (IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan); f. Mata Pelajaran: Akhlak Jumlah Butir Soal: 50 PG Alokasi Waktu: 90 menit Keterangan Jenjang/Peminatan: MA (Keagamaan); g. Mata Pelajaran: Ilmu Kalam Jumlah Butir Soal: 50 PG Alokasi Waktu: 90 menit Keterangan Jenjang/Peminatan: MA (Keagamaan).

Pelaksanaan UAMBN Berbasis Komputer (UAMBN-BK)

Pelaksanaan UAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan moda UAMBN Berbasis Komputer (UNBK-BK) dan UAMBN Berbasis Kertas dan Pencil (UAMBN-KP). Penerapan UAMBN-BK dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, kredibilitas, dan integritas ujian.

Penyiapan Sistem UAMBN-BK

Panitia UAMBN Tingkat Pusat mengembangkan sistem yang mencakup desain, program aplikasi, dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan UAMBN-BK.
Panitia UAMBN Tingkat Pusat menyusun petunjuk teknis penggunaan (user manual) dan bahan pelatihan bagi tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten/kota, proktor, teknisi, dan peserta UAMBN-BK.
Panitia UAMBN Tingkat Provinsi, dan Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), penyedia layanan koneksi internet, dan berbagai lembaga terkait lainnya untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan UAMBN-BK.

Penetapan Tim Teknis UAMBN-BK

Panitia UAMBN Tingkat Pusat membentuk Tim Teknis UAMBN-BK Pusat, terdiri dari unsur Sekretariat Ditjen Pendis dan Direktorat KSKK Madrasah.
Panitia UAMBN Tingkat Provinsi membentuk Tim Teknis UAMBN-BK Provinsi.
Panitia UAMBN Tingkat Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis UAMBN - BK Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Tim Teknis UAMBN-BK Provinsi.
Tim Teknis U A M B N - BK Pusat memasukkan data Tim Teknis UAMBN Provinsi dan Kabupaten dan menyampaikan username dan pasword ke Tim Teknis UAMBN-BK Provinsi dan Kabupaten.

Penetapan Madrasah Penyelenggara UAMBN-BK

Panitia UAMBN Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, melakukan verifikasi dan menetapkan madrasah penyelenggara UAMBN-BK dan madrasah yang bergabung.
Madrasah yang dapat ditetapkan sebagai penyelenggara UAMBN-BK telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah terakreditasi. b. tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan. c. memenuhi persyaratan teknis lainya.
Tim Teknis UAMBN-BK Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, memasukkan data madrasah pelaksana UAMBN-BK ke situs web UAMBN-BK.
Madrasah yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara UAMBN-BK diberi username dan password.

Download POS UAMBN Tahun 2018

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas POS UAMBN Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

POS UAMBN Tahun 2018

Download File:

POS UAMBN 2017-2018.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file POS UAMBN Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

Friday, 9 February 2018

Panduan Operator GIS Madrasah 2018

Berikut ini adalah berkas Panduan Operator GIS Madrasah Tahun 2018. Download file format PDF. Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografis Sebaran Madasah ini bisa diakses melalui https://madrasah.kemenag.go.id/gis. Buku Petunjuk Penggunan Aplikasi ini bersifat konfidensial dan dimiliki oleh Bagian Direktorat KSKK Madrasah - Kementerian Agama Republik Indonesia. Dokumen ini ditujukan kepada operator madrasah sebagai panduan pengelolaan data Profile madrasah terkait pendokumentasian data sarana dan prasarana kondisi madrasah.

Panduan Operator GIS Madrasah 2018

GIS (Geographic Information System) atau Sistem Infomasi Geografis Sebaran Madrasah adalah salah satu pangkalan data madrasah yang disajikan dalam bentuk peta dan dipublikasikan secara umum. Data yang dimuat meliputi informasi profil madrasah, kontak, data lokasi, kondisi bangunan dan sarpras, foto kegiatan siswa, dan foto prestasi madrasah. Dan setiap madrasah wajib untuk melakukan pemutakhiran data GIS Madrasah tersebut. Proses update data GIS ini dijelaskan dalam Surat Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: 172/Dt.1/Dt.1.1.2/Ks.00/02/2018 tertanggal 5 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia tersebut berisikan penugasan untuk meneruskan kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan Kepala Madrasah agar melaksanakan update data GIS Madrasah.

Panduan Operator GIS Madrasah 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas dokumen User Manual Sistem Informasi Geografis Sebaran Madasah atau GIS (Geographic Information System):

Dokumen user manual Sistem Informasi Geografis Sebaran Madasah dibuat untuk tujuan sebagai berikut:

Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan sistem informasi geografis sebaran madrasah untuk administrator dan pengguna (user) level bawah.
Sebagai panduan penggunaan Sistem Informasi Geografis Sebaran Madrasah.

Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini yaitu :

1. Administrator Kemenag Pusat

Administrator kemenag pusat menggunakan dokumen ini untuk panduan melakukan pengaturan data akun madrasah.

2. User Pengguna (madrasah)

User pengguna atau admin madrasah menggunakan dokumen ini untuk panduan melakukan penginputan sumber data utama.

Deskripsi Umum Aplikasi:

Deskripsi umum aplikasi meliputi pangkalan data madrasah yang meliputi informasi profile madrasah yang dipublikasikan secara umum serta disajikan dalam bentuk peta dan dapat dikelola oleh para admin dengan hak akses berbeda.

Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi Yang Akan Diimplementasikan

Deskripsi umum aplikasi yang akan diimplementasikan meliputi informasi profile madrasah dan informasi kondisi bangunan madrasah untuk acuan para pengambil keputusan dalam menentukan suatu kebijakan.

Dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan penggunaan Sistem Informasi Geografis Sebaran Madrasah. Dokumen ini berisikan informasi sebagai berikut :

BAB I; Berisikan informasi umum yang merupakan bagian pendahuluan, yang meliputi tujuan pembuatan dokumen, deskripsi umum sistem serta deskripsi dokumen.
BAB II; Berisi Perangkat yang dibutuhkan untuk penggunaan Sistem Informasi Geografis Sebaran Madrasah meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.
BAB III; Berisi user manual penggunaan aplikasi yang diperuntukan baik untuk administrator maupun pengguna (user).

Sumber Daya yang Dibutuhkan:

Perangkat Lunak:

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian adalah :

Operating System
Browser

Perangkat Keras:

Perangkat keras yang dilibatkan dalam pengujian aplikasi ini adalah:

Komputer dengan spesifikasi memadai
Mouse sebagai peralatan antar muka
Monitor sebagai peralatan antar muka
Keyboard sebagai peralatan antar muka

Sumber Daya Manusia:

Sumber daya manusia yang menggunakan aplikasi ini adalah pengguna yang pemahaman tentang antar muka komputer.

Pengenalan dan Pelatihan:

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi ini terlebih dahulu diberikan pengenala dan pelatihan yang cukup dalam menggunakan Aplikasi GIS Sebaran Madrasah ini.

Download User Manual Sistem Informasi Geografis Sebaran Madasah atau GIS (Geographic Information System)

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas User Manual Sistem Informasi Geografis Sebaran Madasah atau GIS (Geographic Information System) silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

User Manual Sistem Informasi Geografis Sebaran Madasah atau GIS (Geographic Information System)

Download File:

Panduan Operator GIS Madrasah 2018.pdf
Surat GIS - Surat Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: 172/Dt.1/Dt.1.1.2/Ks.00/02/2018.pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file User Manual Sistem Informasi Geografis Sebaran Madasah atau GIS (Geographic Information System). Semoga bisa bermanfaat.

Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Aplikasi di bawah ini.

RSS Feed Widget

Tuesday, 6 February 2018

Kisi-Kisi UAMBD MI Tahun 2017-2018

Berikut ini adalah berkas Kisi-Kisi UAMBD (Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah) MI Tahun Pelajaran 2017-2018. Download file format PDF.

Kisi-Kisi UAMBD MI Tahun Pelajaran 2017-2018

Kisi-Kisi UAMBD MI Tahun Pelajaran 2017-2018 terdiri dari:

Kisi-kisi UAMBD Mapel Al Quran Hadits
Kisi-kisi UAMBD Mapel Akidah Akhlak
Kisi-kisi UAMBD Mapel fIQIH
Kisi-kisi UAMBD Mapel SKI
Kisi-kisi UAMBD Mapel Bahasa Arab

Download Kisi-Kisi UAMBD MI Tahun Pelajaran 2017-2018

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Kisi-Kisi UAMBD (Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah) MI Tahun Pelajaran 2017-2018 ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh file lainnya pada link di bawah ini:

Kisi-Kisi UAMBD MI Tahun Pelajaran 2017-2018

Download File:

Kisi-kisi UAMBD MI 2018 - Al Quran Hadits.pdf
Kisi-kisi UAMBD MI 2018 - Akidah Akhlak.pdf
Kisi-kisi UAMBD MI 2018 - Bahasa Arab.pdf
Kisi-kisi UAMBD MI 2018 - Fiqih.pdf
Kisi-kisi UAMBD MI 2018 - SKI (Sejarah Kebudayaan Islam).pdf

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Kisi-Kisi UAMBD (Ujian Akhir Madrasah Berstandar Daerah) MI Tahun Pelajaran 2017-201. Semoga bisa bermanfaat.

Tuesday, 30 January 2018

Contoh Surat Permohonan Penyelenggara US UM USBN UAMBD

Berikut ini adalah berkas Contoh Surat Permohonan Penyelenggara US UM USBN UAMBD. Download file format .docx Microsoft Word.

Contoh Surat Permohonan Penyelenggara US UM USBN UAMBD

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Surat Permohonan Penyelenggara US UM USBN UAMBD ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Contoh Surat Permohonan Penyelenggara US UM USBN UAMBD

Download File:

Contoh Surat Permohonan Penyelenggara US UM USBN UAMBD.docx

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Surat Permohonan Penyelenggara US UM USBN UAMBD. Semoga bisa bermanfaat.

Friday, 26 January 2018

Juknis Panduan Simsarpras Madrasah Tahun 2018

Berikut ini adalah berkas Buku Juknis Panduan Simsarpras Madrasah Versi 2.0 Tahun 2018. Download file format PDF.

Juknis Panduan Simsarpras Madrasah Tahun 2018

Buku Juknis atau Panduan Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana (SIMSARPRAS) 2018 ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Juknis Panduan Simsarpras Madrasah V.2.0 Tahun 2018:

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana (SIMSARPRAS) adalah aplikasi yang dikelola oleh Sub Direktorat Sarana dan Prasarana pada Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah yang digunakan oleh madrasah seluruh Indonesia dalam pengajuan proposal bantuan secara online.

Sampai diterbitkannya buku panduan ini, aplikasi simsarpras sudah masuk kedalam versi 2.0 dengan berbagai kelebihan dan item baru yang tidak dimiliki oleh versi sebelumnya untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi dalam penggunaan dan peruntukannya.

Buku panduan ini membahas segala sesuatu tentang tata cara dan fungsi-fungsi dari item yang ada pada aplikasi yang ditujukan untuk pengguna tingkat operator madrasah, karena aplikasi ini memiliki tingkat-tingkat pengguna atau hak akses, yaitu mulai dari Admin Sistem, Admin Pusat, Admin Provinsi (Kanwil), Admin Kabupaten (Kankemenag Kab/Kota), Operator Pusat, Operator Provinsi (Kanwil), Operator Kabupaten (Kankemenag Kab/Kota), dan Operator Madrasah. Selengkapnya akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Download Juknis Panduan Simsarpras Madrasah V.2.0 Tahun 2018

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Juknis Panduan Simsarpras Madrasah Tahun 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Juknis Panduan Simsarpras Madrasah Tahun 2018

Download File:

Buku Juknis Panduan Simsarpras Madrasah Versi 2.0 Tahun 2018.pdf

Sumber: http://simsarpras.subditkskk.website

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Juknis Panduan Simsarpras Madrasah Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

Contoh Format EDM RKM RKTM MI MTs MA

Berikut ini adalah berkas Contoh Format EDM RKM RKTM MI MTs MA. Contoh Format Evaluasi Diri Madrasah (EDM), Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), Rencana Kerja Madrasah (RKM), Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM) untuk Madrasah MI MTs dan MA ini bisa anda download dalam format file .docx Microsoft Word.

Contoh Format EDM RKM RKTM MI MTs MA

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Contoh Format EDM RKM RKTM MI MTs MA ini silahkan lihat preview salah satu file dan unduh file lainnya pada link di bawah ini:

Contoh Format EDM MI MTs MA

Download File:

Layout RKM MI, MTs MA.docx
Layout RKTM MTs MA.docx
Layout EDM MI, MTs, MA.docx
EDM RKM RKTM MI MTs MA.zip

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Contoh Format EDM RKM RKTM MI MTs MA. Semoga bisa bermanfaat.

Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Administrasi di bawah ini.

RSS Feed Widget