Showing posts with label BOS. Show all posts
Showing posts with label BOS. Show all posts

Sunday, 1 April 2018

ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018

Berikut ini adalah berkas ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018. Download file format .xlsm atau .xlsx Microsoft Excel dan Panduan ALPEKA format file PDF.

ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018
ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018

ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018

Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Panduan Penggunaan ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018:

Pengertian Alpeka
ALPEKA BOS (Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Sekolah) adalah aplikasi berbasis excel untuk membantu sekolah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan tingkat sekolah. Aplikasi ini dikembangkan atas bantuan program PRIORITAS-USAID. Aplikasi ini bermanfaat untuk memudahkan sekolah dalam penyusunan format laporan keuangan yang ada dalam Petunjuk Pelaksanaan program BOS. Salah satu hasil akhir dari aplikasi ini adalah format BOS K-7 yang selanjutnya digunakan untuk diisikan di Laporan Penggunaan Dana BOS secara online. Aplikasi ini disertai dengan pedoman penggunaannya sehingga setiap sekolah dapat belajar mandiri. Aplikasi ini tidak diperjual-belikan. Sekolah dapat mengunduh/download secara gratis.

Sumber : http://bos.kemdikbud.go.id/home/artikel/11

Link download master
Master alpeka berupa file excel yang mengandung macro. File excel ini sudah diprogram sehingga menjadi aplikasi macro untuk pengisian alpeka.

Master alpeka bisa didownload di situs resmi kemdikbud yaitu
http://bos.kemdikbud.go.id/home/artikel/11

Namun file yang ada disitu pada program sekolahnya belum dipilih ya semua. Berdasarkan pengalaman pelatihan, beberapa sekolah ada yang kesulitan dalam mengisi pilihan Ya pada program sekolah, karena harus diisi semua atau dipilih betul mana yang sesuai dengan kegiatan yang ada pada sekolahnya masing masing.

Master alpeka hanya 1 file dengan nama alpeka bos ts 11. Nanti setelah diproses file master ini akan menghasilkan file generate atau file keluaran untuk pengisian data. Biasanya nama file ini ada nama sekolahnya diakhiri dengan data. Bapak/ibu semua harus menjaga file generate / file data ini jangan sampai hilang / rusak. Karena jika bermasalah maka kita harus menginput ulang lagi transaksi kita dari awal.

Sedangkan untuk file master alpeka bos ts 11 tidak masalah jika hilang karena kita bisa download dengan mudah pada link yang disediakan di atas.

Sebaiknya file hasil generate / file data dibackup di email, di komputer lain, di flashdisk, di CD atau media lainnya setiap akhir periode. Sehingga kalau ada yg rusak / hilang, masih punya cadangannya.

    Download ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018



    Download File:

    ALPEKA BOS 2018.xlsm
    Panduan ALPEKA BOS.pdf


    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file ALPEKA Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2018. Semoga bisa bermanfaat.
    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Aplikasi di bawah ini.


    Saturday, 24 February 2018

    Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA

    Berikut ini adalah berkas Juknis BOS Madrasah Tahun 2018 MI MTs MA. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor  451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Download file format PDF.

    Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA
    Juknis BOS Kemenag Tahun 2018 Madrasah MI MTs MA

    Petunjuk Teknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Tahun Anggaran 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018:

    BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

    Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.

    Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
    1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
    2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
    3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.

    Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional.

    Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

    Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
    • Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
    • Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
    • Madrasah Aliyah : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun

    Pada Tahun Anggaran 2018, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2018, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 dan semester 1 tahun pelajaran 2018/2019.

    Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap semester), berdasarkan pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker Madrasah. Namun untuk MIN yang anggarannya terletak pada DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota pencairannya dilakukan oleh Satker Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

    Madrasah Penerima BOS:
    1. Semua madrasah negeri dan madrasah swasta yang telah mendapatkan izin operasional dapat menerima program BOS; bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui Komite Madrasah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut;
    2. Semua madrasah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
    3. Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya operasional;
    4. Seluruh madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
    5. Madrasah melalui komite madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh madrasah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
    6. Kanwil Kementerian Agama harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
    7. Kanwil Kementerian Agama dapat membatalkan sumbangan/pungutan yang dilakukan oleh madrasah apabila madrasah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat. 

      Download Juknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Madrasah Tahun Anggaran 2018

      Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Juknis BOS Kemenag Madrasah Tahun 2018



      Download File:

      Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018.pdf
      Lampiran - Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018 (Format Formulir BOS Madrasah dan Kelengkapan Administrasi Lainnya).docx


      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018. Semoga bisa bermanfaat.

      Monday, 5 February 2018

      Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018

      Berikut ini adalah berkas Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Download file format PDF.

      Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018
      Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018

      Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

      Berikut ini kutipan teks dari isi berkas Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah:

      Tujuan BOS pada:
      1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah; c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau d. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
      2. SMA/SMALB/SMK untuk: a. membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS; b. meningkatkan angka partisipasi kasar; c. mengurangi angka putus sekolah; d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah; e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
      Sasaran:
      1. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan
      2. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
      SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan.

      SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.

      Satuan Biaya:
      BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
      1. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
      2. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
      3. SMA dan SMK sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
      4. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu peserta didik per 1 (satu) tahun.

      Waktu Penyaluran:
      Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April- Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

      Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah:
      BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
      1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
      2. melakukan evaluasi setiap tahun; dan
      3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan: a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun; b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah; c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

        Download Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2018

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah



        Download File:
        Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.pdf

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Semoga bisa bermanfaat.

        Friday, 9 June 2017

        Download Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran)

        Berikut ini adalah berkas Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran).

        Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran)
        Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran)

        Download Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran)

        Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan Laporan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran). Download File Format .xlsb Microsoft Excel. Selengkapnya silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini.


        Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran)


        Download file:

        Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran).xlsb

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Download Aplikasi RKAS dan Laporan BOS SMA SMK (ARKABOS SMA SMK 15 Komponen Pembayaran). Semoga bisa bermanfaat.
        Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya terkait dengan Administrasi di bawah ini.